Hak Jawab Kuasa Hukum Aam Purnama: Bantah Sejumlah Poin Pemberitaan Perkara No. 13/Pdt.G/2026/PN Nml

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

NAMLEA – Mediaistana.com

Kantor Hukum Irwan Abd. Hamid, S.H., M.H. & Partners menyampaikan hak jawab dan klarifikasi resmi atas pemberitaan Mediaistana.com berjudul “Perkara No. 13/Pdt.G/2026/PN Nml Masuk Agenda Saksi Tergugat, Semua Pemberian Atas Inisiatif Penggugat” yang terbit pada 29 Oktober 2026 dan ditulis oleh Chairul Syam.

Perkara No. 13/Pdt.G/2026/PN Nml Masuk Agenda Saksi Tergugat, Semua Pemberian Atas Inisiatif Penggugat

Hak jawab tersebut disampaikan oleh Irwan Abdul Hamid, S.H., M.H. selaku kuasa hukum Aam Purnama dalam kapasitasnya sebagai Penggugat dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2026/PN Nml di Pengadilan Negeri Namlea.

Kuasa hukum menilai pemberitaan tersebut tidak mencerminkan prinsip keberimbangan, akurasi, dan independensi jurnalistik karena dinilai lebih banyak mengakomodasi pernyataan pihak Tergugat dan kuasa hukumnya tanpa memberikan ruang klarifikasi yang memadai kepada Penggugat. Sejumlah pernyataan dalam berita itu juga dibantah karena dinilai tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang telah diajukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

  1. Soal pernyataan tidak mendapat restu orang tua Tergugat

Dalam pemberitaan disebutkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat berakhir karena sejak awal tidak pernah mendapatkan restu dari orang tua Tergugat.

Kuasa hukum membantah pernyataan tersebut. Menurutnya, pihaknya memiliki bukti berupa pengakuan Tergugat yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut pernah mendapatkan restu dari orang tua Tergugat. Karena itu, pernyataan bahwa hubungan sejak awal tidak pernah mendapat restu dinilai tidak sesuai dengan bukti yang dimiliki dan seharusnya tidak disajikan sebagai fakta yang sudah terbukti.

  1. Soal tuduhan Penggugat membawa Tergugat ke penginapan

Pemberitaan tersebut memuat pernyataan bahwa Penggugat dianggap tidak jujur terhadap orang tua Tergugat terkait Tergugat yang sering dibawa ke penginapan tanpa sepengetahuan orang tua Tergugat.

Kuasa hukum menegaskan membantah tuduhan tersebut. Pernyataan itu dinilai sebagai tuduhan serius yang menyangkut moralitas, perilaku, dan kehormatan pribadi kliennya, Aam Purnama. Media seharusnya melakukan verifikasi secara menyeluruh sebelum mempublikasikannya.

Kuasa hukum juga mempertanyakan dasar pencantuman pernyataan tersebut sebagai fakta persidangan, terutama apabila pernyataan itu tidak pernah disampaikan oleh saksi sebagaimana tercatat dalam pemeriksaan persidangan.

Pihaknya menyebut terdapat bukti rekaman yang diajukan sebagai bukti tambahan yang memperlihatkan bahwa alasan orang tua Tergugat menyampaikan ketidaksetujuan berkaitan dengan persoalan adat, yakni arah rumah antara desa. Rekaman tersebut disebut memuat keterangan orang tua Tergugat yang disampaikan di rumah Tergugat dan disaksikan oleh saksi yang bersangkutan.

Menurut kuasa hukum, terdapat pertentangan antara bukti yang diajukan dengan narasi yang diberitakan kepada masyarakat. Karena itu, media diminta agar tidak menggiring opini publik dengan tuduhan yang belum terbukti secara hukum.

  1. Soal uang, belanja online, arisan, dan hadiah

Berita tersebut menyatakan bahwa seluruh pemberian berupa uang, belanja online, arisan, dan hadiah lainnya merupakan inisiatif Penggugat sendiri.

Kuasa hukum keberatan terhadap penyederhanaan persoalan tersebut. Menurutnya, pokok perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Namlea bukan semata mata mengenai apakah pemberian dilakukan atas inisiatif siapa, melainkan menyangkut rangkaian peristiwa, hubungan para pihak, tujuan pemberian, serta bukti bukti yang menjadi dasar gugatan.

Pernyataan sepihak bahwa seluruh pemberian merupakan inisiatif Penggugat tidak dapat serta merta dijadikan kesimpulan bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tidak berdasar. Persoalan tersebut merupakan materi pembuktian yang sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilai.

  1. Soal uang pembelian motor dan emas 3 gram

Pemberitaan menyebutkan bahwa motor merupakan milik orang tua Tergugat dan dibeli menggunakan tabungan orang tua Tergugat sendiri. Selain itu, disebutkan bahwa emas seberat 3 gram telah dikembalikan kepada Penggugat.

Kuasa hukum menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan bagian dari materi sengketa yang harus dinilai berdasarkan bukti bukti yang diajukan para pihak. Media dinilai tidak seharusnya membangun kesimpulan sepihak seolah olah seluruh persoalan telah terbukti dan diputuskan oleh Majelis Hakim, padahal perkara masih dalam proses pemeriksaan.

  1. Soal narasi tidak ada rencana pernikahan dan hanya janji manis

Kuasa hukum menyatakan keberatan atas pemberitaan yang memuat pernyataan bahwa niat Penggugat untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius hanya sebatas meyakinkan Penggugat saja dan tidak pernah terealisasi sampai ke pertemuan resmi antara Penggugat dan orang tua Tergugat.

Pernyataan tersebut dinilai sebagai penilaian subjektif yang tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai fakta hukum. Kuasa hukum mempertanyakan apakah pernyataan tersebut benar benar merupakan keterangan saksi di bawah sumpah atau merupakan pendapat pribadi saksi, kuasa hukum, maupun interpretasi penulis berita.

Apabila pernyataan tersebut tidak pernah disampaikan dalam persidangan, maka pencantumannya dalam berita dinilai sebagai persoalan serius terkait akurasi. Kuasa hukum meminta redaksi menjelaskan sumber dan dasar verifikasi atas narasi tersebut.

  1. Soal tuduhan setiap pertemuan selalu dibawa ke penginapan

Berita tersebut juga memuat pernyataan bahwa setiap pertemuan Penggugat dan Tergugat selalu dibawa ke penginapan, bahkan saksi mengaku selalu diajak dan berada di kamar sebelah.

Kuasa hukum secara tegas membantah kebenaran dan dasar pernyataan tersebut. Pernyataan yang menyangkut kehidupan pribadi seseorang dinilai harus didasarkan pada fakta yang jelas, bukan asumsi, spekulasi, atau penggiringan opini.

Apabila pernyataan tersebut tidak terdapat dalam keterangan saksi di persidangan, maka redaksi dinilai wajib memberikan penjelasan mengenai sumber informasi tersebut. Pemberitaan media jangan sampai menjadi sarana untuk membangun persepsi negatif terhadap seseorang melalui informasi yang tidak terverifikasi.

  1. Keberatan atas pemberitaan yang tidak berimbang

Kuasa hukum menilai pemberitaan Mediaistana.com tersebut telah menempatkan Penggugat dalam posisi yang dirugikan karena hanya menonjolkan sudut pandang pihak Tergugat tanpa memberikan ruang klarifikasi kepada Penggugat.

Pemberitaan mengenai perkara yang masih berjalan dinilai wajib memperhatikan prinsip keberimbangan, verifikasi, akurasi, dan praduga tak bersalah. Hal ini sebagaimana diatur dalam:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengenai kewajiban pers melayani Hak Jawab. 2. Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengenai kewajiban pers menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah. 3. Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 1 mengenai independensi, akurasi, dan keberimbangan berita. 4. Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 mengenai kewajiban menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. 

Kuasa hukum menilai narasi pemberitaan tersebut berpotensi merugikan kehormatan, reputasi, dan nama baik kliennya sebagai Penggugat di tengah masyarakat.

 

Permintaan dan tuntutan Hak Jawab

Berdasarkan uraian tersebut, kuasa hukum meminta kepada Pimpinan Redaksi Mediaistana.com agar:

  1. Memberikan ruang Hak Jawab kepada pihaknya selaku pihak yang dirugikan oleh pemberitaan tersebut. 2. Memuat klarifikasi ini secara utuh, proporsional, dan tanpa mengubah substansi. 3. Melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh pernyataan yang diklaim sebagai keterangan saksi dalam persidangan. 4. Memberikan penjelasan mengenai sumber informasi atas pernyataan pernyataan yang dipersoalkan. 5. Melakukan koreksi terhadap bagian pemberitaan yang terbukti tidak akurat atau tidak sesuai dengan fakta persidangan. 6. Tidak lagi mempublikasikan informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi membangun opini negatif terhadap pribadi kliennya. 

Apabila hak jawab ini tidak ditanggapi sebagaimana mestinya, kuasa hukum menyatakan mempertimbangkan untuk mengadukan pemberitaan tersebut kepada Dewan Pers sesuai mekanisme yang berlaku serta menempuh langkah hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Penegasan perkara masih berjalan

Kuasa hukum menegaskan bahwa perkara Nomor 13/Pdt.G/2026/PN Nml masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Namlea. Belum ada putusan akhir yang menyatakan seluruh dalil gugatan benar ataupun tidak benar.

Karena itu, pemberitaan media dinilai tidak patut membangun kesimpulan seolah olah Penggugat telah terbukti bersalah atau seluruh dalil gugatan telah terbantahkan hanya berdasarkan keterangan satu pihak.

Pihaknya menyatakan menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Namun, kebebasan pers bukan kebebasan untuk menyampaikan informasi tanpa verifikasi, mengabaikan keberimbangan, atau merugikan kehormatan seseorang. Pihaknya tidak meminta media untuk membela kliennya, tetapi hanya menuntut agar media memberitakan secara objektif, berimbang, akurat, dan tidak membangun opini berdasarkan spekulasi. Kebenaran perkara merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk memutuskan, bukan kewenangan media untuk menghakimi melalui pemberitaan.

Hak jawab dan klarifikasi resmi ini ditandatangani di Namlea pada 15 November 2026 oleh Irwan Abd. Hamid, S.H., M.H., dengan tembusan kepada Dewan Pers di Jakarta dan arsip.

 

Catatan Redaksi: Kami selaku Redaksi mediaistana.com memohon maaf atas kejadian ini dan memuat Hak Jawab ini secara utuh sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sebagai bentuk pemenuhan prinsip keberimbangan.

- Advertisement -spot_img
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img