Warta.in-RejangLebong.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten memiliki peran strategis dalam menjaga kehormatan, martabat, serta kredibilitas lembaga legislatif. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penegakan kode etik, penga wasan kedisiplinan, serta pemantauan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah dan janji jabatan maupun tata tertib yang berlaku.Sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD, Badan Kehormatan memiliki tugas penting dalam memastikan setiap anggota dewan menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Ketua BK tidak bekerja secara sendiri-sendiri atau berdasarkan kewenangan pribadi. Ketua memimpin dan mengoordinasikan seluruh anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas serta mengambil keputusan secara kelembagaan sesuai mekanisme yang berlaku.Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, khususnya Pasal 56 dan Pasal 57.
Memimpin Penegakan Kode Etik dan Kedisiplinan,Dalam menjalankan tugas pokoknya, Ketua BK bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Kehormatan, termasuk memimpin rapat internal serta mengarahkan pelaksanaan pengawasan terhadap kedisiplinan anggota DPRD.
Selain itu, Ketua BK turut mengoordinasikan pemantauan kepatuhan anggota dewan terhadap sumpah dan janji jabatan, Kode Etik, serta Tata Tertib DPRD. Apabila terdapat dugaan pelanggaran etik, Ketua BK mengkoor dinasikan proses penanganan pengaduan melalui tahapan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Selanjutnya, hasil pemeriksaan dibahas secara kelembagaan sebagai dasar penyusunan keputusan atau rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku.Melalui tugas tersebut, Badan Kehormatan diharapkan mampu menjaga kehormatan, martabat, citra, dan kredibilitas lembaga DPRD di tengah masyarakat.
Memiliki Wewenang Memeriksa Dugaan Pelanggaran Etik,Dalam menjalankan kewenangannya, Badan Kehormatan dapat memanggil anggota DPRD yang diduga melanggar sumpah dan janji jabatan maupun Kode Etik untuk dimintai klarifikasi atau diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan.Badan Kehormatan juga berwenang meminta keterangan dari pelapor, saksi, maupun pihak lain yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Selain itu, BK dapat meminta dokumen dan bukti pendukung untuk memperjelas persoalan yang sedang diperiksa.Seluruh proses tersebut dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan yang mengedepankan objektivitas, kehati-hatian, dan prinsip keadilan.Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan seorang anggota DPRD terbukti melakukan pelanggaran, Badan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata beracara yang berlaku.
Ketua BK Harus Menjaga Independensi dan Objektivitas, Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Badan Kehormatan juga dituntut memahami batas kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.Ketua BK tidak dapat menjatuhkan sanksi secara pribadi tanpa melalui keputusan kelembagaan yang sah. Demikian pula, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum melalui proses pemeriksaan yang sesuai dengan prosedur.
Setiap anggota DPRD yang dilaporkan juga harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi dan pembelaan. Selain itu, kewenangan Badan Kehormatan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik, konflik pribadi, maupun tujuan lain di luar tugas kelembagaan.
Kerahasiaan proses pemeriksaan juga harus dijaga sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga penanganan setiap pengaduan dapat berlangsung secara profesional dan tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat.
Berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD berpedoman pada sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, PP Nomor 12 Tahun 2018, serta peraturan DPRD masing-masing daerah mengenai Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan.Khusus DPRD Kabupaten Rejang Lebong, pelaksanaan tugas tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan dan keputusan kelembagaan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai pembentukan alat kelengkapan dewan.
Dengan demikian, keberadaan Ketua Badan Kehormatan bukan sekadar menjalankan fungsi kepemimpinan internal, melainkan juga menjadi bagian penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD.Penegakan kode etik yang dilakukan secara objektif, transparan sesuai ketentuan, dan bertanggung jawab diharapkan dapat mendorong seluruh anggota DPRD untuk senantiasa menjaga sikap, perilaku, kedisiplinan, serta kehormatan sebagai wakil rakyat.
Pada akhirnya, Badan Kehormatan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kehormatan lembaga DPRD tidak hanya tercermin dari pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan, tetapi juga dari integritas, etika, dan perilaku setiap anggotanya.
(Tim)

